Skip to content

DAFTAR ISI KUHAP BARU (UU No. 20 TAHUN 2025)

    Download KUHAP Baru (UU No. 20 TAHUN 2025) disini

    Download Daftar Isi KUHAP Baru (UU No. 20 TAHUN 2025) disini

    BAB I KETENTUAN UMUM (Pasal 1 – Pasal 4)

    BAB II PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

    1. Bagian Kesatu Penyelidik (Pasal 5)
    2. Bagian Kedua Penyidik dan Penyidik Pembantu (Pasal 6 – Pasal 12)
    3. Bagian Ketiga Penyelidikan (Pasal 13 – Pasal 21)
    4. Bagian Keempat Penyidikan (Pasal 22 – Pasal 52)
    5. Bagian Kelima Pelindungan Pelapor, Pengadu, Saksi, dan Korban (Pasal 53 – Pasal 54)
    6. Bagian Keenam Bantuan Teknis Penyidikan (Pasal 55 – Pasal 57)
    7. Bagian Ketujuh Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum (Pasal 58 – Pasal 63)

    BAB III PENUNTUTAN

    1. Bagian Kesatu Penuntut Umum (Pasal 64 – Pasal 68)
    2. Bagian Kedua Penuntutan (Pasal 69 – Pasal 77)
    3. Bagian Ketiga Pengakuan Bersalah (Pasal 78)

    BAB IV MEKANISME KEADILAN RESTORATIF

    1. Bagian Kesatu Umum (Pasal 79  – Pasal 82)
    2. Bagian Kedua Mekanisme Keadilan Restoratif pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan (Pasal 83 – Pasal 84)
    3. Bagian Ketiga Mekanisme Keadilan Restoratif pada Tahap Penuntutan (Pasal 85 – Pasal 86)
    4. Bagian Keempat Mekanisme Keadilan Restoratif pada Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan (Pasal 87 – Pasal 88)

    BAB V UPAYA PAKSA

    1. Bagian Kesatu Umum (Pasal 89)
    2. Bagian Kedua Penetapan Tersangka (Pasal 90 – Pasal 92)
    3. Bagian Ketiga Penangkapan (Pasal 93 – Pasal 98)
    4. Bagian Keempat Penahanan (Pasal 99 – Pasal 111)
    5. Bagian Kelima Penggeledahan (Pasal 112 – Pasal 117)
    6. Bagian Keenam Penyitaan (Pasal 118 – Pasal 135)
    7. Bagian Ketujuh Penyadapan (Pasal 136)
    8. Bagian Kedelapan Pemeriksaan Surat (Pasal 137 – Pasal 139)
    9. Bagian Kesembilan Pemblokiran (Pasal 140)
    10. Bagian Kesepuluh Larangan bagi Tersangka dan Terdakwa untuk Keluar Wilayah Indonesia (Pasal 141)

    BAB VI HAK TERSANGKA DAN TERDAKWA (Pasal 142)

    BAB VII HAK SAKSI, KORBAN, PENYANDANG DISABILITAS, PEREMPUAN, DAN ORANG LANJUT USIA

    1. Bagian Kesatu Hak Saksi (Pasal 143)
    2. Bagian Kedua Hak Korban (Pasal 144)
    3. Bagian Ketiga Hak Penyandang Disabilitas (Pasal 145 – Pasal 146)
    4. Bagian Keempat Hak Perempuan (Pasal 147)
    5. Bagian Kelima Hak Orang Lanjut Usia (Pasal 148)

    BAB VIII ADVOKAT DAN BANTUAN HUKUM

    1. Bagian Kesatu Advokat (Pasal 149 – Pasal 153)
    2. Bagian Kedua Bantuan Hukum (Pasal 154 – Pasal 155)

    BAB IX BERITA ACARA (Pasal 156)

    BAB X SUMPAH ATAU JANJI (Pasal 157)

    BAB XI WEWENANG PENGADILAN UNTUK MENGADILI

    1. Bagian Kesatu Praperadilan (Pasal 158 – Pasal 164)
    2. Bagian Kedua Pengadilan Negeri (Pasal 165 – Pasal 167)
    3. Bagian Ketiga Pengadilan Tinggi (Pasal 168)
    4. Bagian Keempat Mahkamah Agung (Pasal 169)

    BAB XII KONEKSITAS (Pasal 170 – Pasal 172)

    BAB XIII GANTI RUGI, REHABILITASI, RESTITUSI, DAN KOMPENSASI

    1. Bagian Kesatu Ganti Rugi (Pasal 173 – Pasal 175)
    2. Bagian Kedua Rehabilitasi (Pasal 176 – Pasal 177)
    3. Bagian Ketiga Restitusi (Pasal 178 – Pasal 182)
    4. Bagian Keempat Kompensasi (Pasal 183 – Pasal 186)
    5. Bagian Kelima Dana Abadi (Pasal 187 – Pasal 188)

    BAB XIV PENGGABUNGAN PERKARA GANTI RUGI (Pasal 189 – Pasal 192)

    BAB XV PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

    1. Bagian Kesatu Panggilan dan Dakwaan (Pasal 193 – Pasal 194)
    2. Bagian Kedua Memutus Sengketa mengenai Wewenang Mengadili (Pasal 195 – Pasal 199)
    3. Bagian Ketiga Acara Pemeriksaan Biasa (Pasal 200 – Pasal 234)
    4. Bagian Keempat Pembuktian (Pasal 235 – Pasal 242)
    5. Bagian Kelima Putusan (Pasal 243 – Pasal 256)
    6. Bagian Keenam Acara Pemeriksaan Singkat (Pasal 257)
    7. Bagian Ketujuh Acara Pemeriksaan Cepat (Pasal 258 – Pasal 267)
    8. Bagian Kedelapan Tata Tertib Persidangan (Pasal 268 – Pasal 284)

    BAB XVI UPAYA HUKUM BIASA

    1. Bagian Kesatu Pemeriksaan Tingkat Banding (Pasal 285 – Pasal 298)
    2. Bagian Kedua Pemeriksaan Tingkat Kasasi (Pasal 299 – Pasal 313)

    BAB XVII UPAYA HUKUM LUAR BIASA

    1. Bagian Kesatu Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum (Pasal 314 – Pasal 317)
    2. Bagian Kedua Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (Pasal 318 – Pasal 325)

    BAB XVII KORPORASI

    1. Bagian Kesatu Umum (Pasal 326)
    2. Bagian Kedua Penyelidikan dan Penyidikan (Pasal 327)
    3. Bagian Ketiga Peranjian Penundaan Penuntutan (Pasal 328)
    4. Bagian Keempat Dakwaan (Pasal 329)
    5. Bagian Kelima Pertanggungjawaban Korporasi (Pasal 330)
    6. Bagian Keenam Pengenaan Pidana dan Tindakan (Pasal 331 – Pasal 332)
    7. Bagian Ketujuh Putusan (Pasal 333)
    8. Bagian Kedelapan Pelaksanaan Putusan (Pasal 334 – Pasal 337)
    9. Bagian Kesembilan Pelaksanaan Pidana Tambahan terhadap Korporasi (Pasal 338 – Pasal 341)

    BAB XIX PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN (Pasal 342 – Pasal 352)

    BAB XX PENGAWASAN DAN PENGAMATAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN (Pasal 353 – Pasal 359)

    BAB XXI SISTEM PERADILAN PIDANA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (Pasal 360)

    BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN (Pasal 361)

    BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP (Pasal 362 – Pasal 369)

    Tags: